Dalam dinamika bisnis keluarga di Indonesia, praktik mendirikan Perusahaan Dagang (PD) atau usaha perseorangan atas nama orang tua kerap dijadikan strategi untuk memitigasi risiko finansial. Asumsi dasar yang melatarbelakangi strategi ini tampak logis di mata awam yaitu apabila bisnis mengalami kegagalan, kebangkrutan, atau menumpuk kewajiban utang, maka risiko hukum dan finansial dipercaya berhenti hanya pada aset pribadi atas nama orang tua selaku pemilik modal sendiri. Sementara itu, anak yang ikut mengelola operasional harian, bernegosiasi dengan pemasok, serta mengeksekusi transaksi bisnis merasa berada di zona aman dan kebal dari tuntutan hukum para kreditur. Namun, dalam kacamata Hukum Dagang dan praktik peradilan di Indonesia, pandangan tersebut jelas keliru. Karena perusahaan perseorangan tidak memerlukan formalitas pendirian melalui akta notaris atau di bawah tangan, hakim tidak akan berpatokan pada formalitas perizinan saja. Keterlibatan faktual dan peran aktif seseorang dalam operasional bisnis justru menjadi dasar utama yang menarik tanggung jawab hukum secara mengikat.
Dalam mengurai kerapuhan skema perlindungan semu ini, analisis hukum harus dimulai dari konsepsi dasar persekutuan dan penyetoran modal (inbreng). Asumsi dasar dalam hukum keperdataan Indonesia tampak jelas pada Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata yaitu penyetoran modal tidak semata-mata terbatas pada barang berwujud seperti uang tunai, tanah, gedung, atau alat produksi. Sementara itu, hukum memberikan tempat yang setara bagi bentuk inbreng berupa keahlian, tenaga, maupun pengurusan. Namun, dalam kacamata yuridis, keterlibatan aktif seorang anak dalam mengendalikan kegiatan operasional, mengatur manajemen keuangan, menentukan arah kebijakan penjualan, atau bertindak mewakili entitas bisnis dengan pihak ketiga tidak dapat dipandang sekadar bantuan anak kepada orang tua. Karena kontribusi tenaga dan intelektual tersebut dikualifikasikan sebagai penyertaan modal kerja (inbreng arbeid), hakim tidak akan mengabaikan fakta tersebut. Penggabungan modal materiil dari orang tua dan inbreng arbeid dari anak justru menjadi dasar utama yang membentuk fondasi keperdataan bagi terwujudnya suatu persekutuan usaha secara nyata. Dalam pemisahan peran bisnis, situasi ini tentu berbeda jika sang anak murni diposisikan sebagai karyawan yang menerima upah/gaji tetap di bawah perintah orang tua. Asumsi dasar yang berlaku yaitu apabila peran anak telah melampaui batas subordinasi pekerja di mana ia menikmati otonomi manajerial dan pembagian hasil, maka kontribusi tenaga dan intelektual tersebut dikualifikasikan sebagai penyertaan modal kerja (inbreng arbeid). Sementara itu, penggabungan modal materiil dari orang tua dan inbreng arbeid dari anak membentuk fondasi keperdataan yang mengikat bagi terwujudnya suatu persekutuan usaha yang nyata.
Dalam dinamika peradilan di Indonesia, keberadaan modal tenaga dan kontribusi faktual kerap dijadikan batu pijakan bagi badan peradilan untuk melakukan penafsiran progresif. Praktik koreksi hukum ini terekam jelas dalam Yurisprudensi Indonesia melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 291/1969/Pdt (jo. Pengadilan Negeri Surabaya No. 144/1969/Pdt) yaitu sengketa tagihan utang terhadap usaha yang secara administratif terdaftar sebagai Perusahaan Dagang (PD) perseorangan atas nama ayah. Sementara itu, transaksi bisnis dengan mitra usaha serta pengurusan operasional sehari-hari dilakukan secara bersama-sama oleh ayah dan anaknya. Namun, dalam kacamata majelis hakim, pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut sangat tajam dan fundamental. Karena majelis hakim menembus dinding formalitas administratif dan mengabaikan label “perseorangan”, hakim tidak akan berpatokan pada dokumen formal semata. Rekualifikasi hukum atas hubungan keperdataan yang terjadi justru menjadi dasar utama untuk menyatakan bahwa usaha bersama tersebut secara fakta telah menjelma menjadi Persekutuan Firma Kenyataan (de facto firm). Dalam implikasi yuridisnya, dampak dari re-kualifikasi ini berantai secara langsung pada tanggung jawab para pihak. Asumsi dasar berdasarkan Pasal 18 KUHD tampak tegas yaitu setiap pesero dalam persekutuan firma bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh perikatan persekutuan. Sementara itu, benteng perlindungan yang dibayangkan keluarga tersebut runtuh seketika sehingga tuntutan kreditur meluas hingga mengeksekusi harta pribadi sang anak yang ikut mengelola bisnis.
Dalam praktik bisnis keluarga, putusan pengadilan tersebut memberikan teguran keras bagi para pelaku usaha. Ikhtiar melokalisasi risiko utang dengan bendera Perusahaan Dagang perseorangan tampak sia-sia yaitu apabila dalam praktik lapangan manajemen dan transaksi dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu, hukum perikatan Indonesia tetap menjunjung tinggi asas iktikad baik dan perlindungan bagi pihak ketiga (kreditur) yang bertransaksi berdasarkan iktikad baik .Namun, dalam kacamata akademisi dan praktisi hukum, pesan kunci yang disampaikan sangat mendasar. Karena formalitas nama tidak akan pernah bisa menutupi realitas hubungan hukum, pelaku usaha tidak bisa lagi bersandar pada rekayasa tata kelola Perusahaan Dagang perseorangan. Pendirian badan hukum resmi seperti Perseroan Terbatas (PT) justru menjadi dasar utama yang harus ditempuh jika menghendaki pemisahan aset dan pembatasan tanggung jawab yang sah secara hukum.